SEMARANG - Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, memberikan arahan di Aula Kresna Basudewa untuk menyongsong Tahun Anggaran 2024. Dalam pengarahan tersebut, terdapat tiga poin utama yang diemphasiskan oleh Kakanwil sebagai langkah strategis. Pertama, fase persiapan mengharuskan adanya evaluasi komprehensif terhadap capaian Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Tejo juga mendorong sosialisasi dan internalisasi hasil Target Kinerja sebagai parameter keberhasilan di tahun mendatang. Selanjutnya, dia menekankan perlunya pemetaan dan penyusunan Rencana Strategis berdasarkan hasil evaluasi.
Di tahap pelaksanaan, Kakanwil menyoroti pentingnya percepatan pelaksanaan anggaran dan upaya memperkuat akuntabilitas. Tejo menegaskan bahwa hal ini dapat tercapai apabila perjanjian kinerja yang terkorelasi dengan pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik. Rencana kegiatan diharapkan disusun secara sistematis, baik direncanakan, terstruktur, terorganisir, dan dieksekusi secara sempurna. Kakanwil menekankan bahwa pelayanan optimal kepada masyarakat menjadi fokus, dan hal ini dapat dicapai melalui pengamanan anggaran dan distribusi melalui berbagai kegiatan.
Selanjutnya, dalam aspek pengawasan, pengendalian, dan pelaporan, Kakanwil menginstruksikan untuk melakukan bimbingan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian secara berkala dan berkesinambungan. Dalam paparannya, Tejo juga merinci capaian pelaksanaan anggaran di tahun 2023, mencakup kinerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas, serta mencatat capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai bahan evaluasi.
Dalam konteks Pembangunan Zona Integritas, Kakanwil mengharapkan agar predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Meskipun Tejo mengakui nilai penghargaan, dia menyoroti bahwa upaya ini bukan hanya tentang predikat atau insentif, melainkan juga bagaimana meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. Sebelumnya, para Kepala Divisi memberikan evaluasi singkat terkait kinerja masing-masing, dan kegiatan ini melibatkan seluruh pegawai Kemenkumham Jateng, mulai dari Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, hingga Pejabat Pelaksana.